DPR Papua Tidak Menggelar Sidang ABPD, Ketua KNPI Jayawijaya Diminta Pimpinan Partai Pusat Tindak Tegas

Jayapura propapua.com - Ketua (Komite Nasional Pemuda Indonesia) atau disingkat KNPI  kabupaten Jayawijaya meminta pimpinan pusat partai Nasdem bersama tiga partai pusat lainnya agar segera mengambil langka tegas untuk memberhentikan empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP Hal itu perlu dilakukan sebab hingga saat ini pihak DPR Papua belum juga menggelar sidang perusahaan APBD Tahun Anggaran atau TA 2022 untuk provinsi Papua.

Hal itu disampaikan Ketua KNPI kabupaten Jayawijaya yang juga sebagai Forum Peduli Pemuda Papua atau F PPP, Leo Hinam kepada jurnalis media ini, Minggu (16-10-2022) di salah satu Caffe Jayapura Papua

Menurutnya, sesuai aturan seharusnya pembahasan sidang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD perubahan Tahun Anggaran 2022 digelar paling lambat 30 September 2022 lalu. Namun, hingga pertengahan Oktober 2022, DPR Papua belum juga melaksanakan sidang APBDP TA 2022.

"Mestinya pembahasan APBD perubahan dilakukan, 30 September 2022. Tapi ini sudah Oktober, sudah lewat masa waktunya dan sidang APBD perubahan belum dilakukan. DPR Papua tidak melakukan sidang APBD perubahan Papua Tahun Anggaran 2022,”kata dia

Kata dia, dengan tidak dilakukan Sidang APBDP TA 2022. Maka, F-PPP memberikan mosi ketidakpercayaan kepada Ketua DPR Papua

"Perwakilan Rakyat menjadi Dewan Pembantai  Penindas Rakyat setelah melakukan prestasi bersejara sejak Papua masuk dalam Pangkuan Ibu Pertiwi  menjadi Preseden Buruk kinerja Kerja DPR Papua sepanjang sejara baru pertama kali terjadi DPR tidak dapat melakukan sidang Perubahan  anggaran Tahun 2022, oleh karena itu Rakyat Menuntut Wakil Rakyat untuk melakuakan Mosi Tidak percaya terhadap Wakil rakyat yang tidak merakyat,"tegasnya.

Untuk itu, Leo menegaskan agar satukan kekuatan sadar dan lawan terhadap 56 anggota DPR Papua untuk bubarkan dan berikan sangsi sosial dengan cara memberhentikan gaji selama dua bulan,"tegasnya.

Pada kesempatan ini, Ketua BEM Universitas Cenderawasih (Uncen) Salmon Wantik mengatakan,  belakangan ini pihak legislatif Papua dengan eksekutif  tak serius melaksanakan pelbagai program yang menjadi tuntutan masyarakat Papua.

"Salah satu tugas DPR adalah melakukan sidang, salah satunya sidang perubahan anggaran. Tetapi mengapa DPR Papua tidak melakukan sidang perubahan anggaran Tahun 2022. Ataukah ada kepentingan para anggota dewan yang tidak terakomodir sehingga sidang perubahan anggaran Tahun 2022 tidak dilakukan,"ucapnya Ketua BEM Uncen, sembari bertanya. 

Karena Wantik menilai, selama ini kedua lembaga legislatif dan eksekutif ini lebih fokus pada pengamanan di Papua  dan sering memfokuskan program yang lebih pada kepentingan kelompok atau kepentingan partai politik semata.[*]

Reporter : Yuli Magai

(WZ)