DKPP Jayawijaya Diminta Hentikan KPU Bersifat sementara

 

Jayapura, PROPAPUA.COM-  Aliansi mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Jayawijaya  (AMMKJ) Provinsi Papua Pegunungan, Meminta agar Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indoensia   DKPP RI Menhentikan Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya  Bersifat sementara Dan di ambil alih oleh Komisi pemilihan umum Provinsi induk Yaitu provinsi Papua

Lanjut dia, Ia mengatahkan,  Pihaknya Meminta agar komisi Pemilihan umum (KPU) Jayawijaya di berhentikan bersifat sementara karena berhubung dengan KPU Jayawijaya sedang digugat perkara pelanggaran kode etik pemilu legislatif  tahun 2019 yang disidangkan di kantor Bawaslu Provinsi Papua di jayapura pada hari Senin  tanggal 14 November 2022 lalu Hal ini katakan Musa Hiluka Ketua AMMKJ   kepada media ini pada tanggal (28/11/2022)

“Kami minta untuk  Komisis pemilihan Umum (KPU) Jayawijaya untuk sementara dihentikan Untuk  tahapan proses perekrutan PPD/PPS/KPPS dan tahapan pemilu lainnya. Karena  berhubung dengan KPU Jayawijaya sedang digugat perkara pelanggaran kode etik pemilu legislatif  tahun 2019 yang disidangkan di kantor Bawaslu propinsi Papua

yang kini hasil sidang pada tahap pembahasan internal DKPP untuk mendapatkan satu keputusan sehingga tahapan perekrutan PPD/PPS/KPPS demi hukum ditangguhkan untuk sementara” kata dia

Lanjut dia, menyatahkan,  Pihaknya melihat dengan Saat ini Jayawijaya di penguasaan di pemerintahan  adalah orang asli papua atau wamena namun orang luar

Kami melihat dengan Saat ini Jayawijaya di penguasaan pemerintahan  itu adalah orang asli papua atau wamena namun orang luar, yang lama berada di pesisir serui kabupaten yapen lalu klaim diri sebagai orang papua dan kami juga menduga  dengan melihat terbukti ada video  audio rekaman suara bupati yang menyuruh tim sukses amankan satu partai politik katanya

“Perlu kita ketahui bersama bahwa, Komisi pemilihan umum (KPU)  Jayawijaya sudah  ada peringatan keras 3 kali dan ketua KPU Jayawijaya di nonjobkan pelanggaran kode etik pileg 2019. dengan demikian harapan kami untuk gugatan kali ke 4 ini harus putus atau  PECAT lima komisioner, KPU  Jayawijaya, agar tidak terjadi polemik di wamena pihaknya berharap  dewan kehormatanm pemilihan agar Dewan kehormatan Penyelenggara pemilihan umum Republik Indonesia (DKPP RI) hentikan  KPU Jayawijaya dan  di ambil alih oleh  komisi pemilihan umum provinsi papua

“Kami Penggugat sangat berharap DKPP RI, harus profesional menilai perkara pelanggaran kode etik kpu jayawijaya  tentunya pemilu  yang sangat  terburuk di republik indonesia, karena interfensi bupati terlalu melebihi kekuasaan kpu jayawijaya

maka jayawijaya di seting dengan kepentingan penguasa Sesuai dengan interfensi kepala daerah   terbukti ada video  audio rekaman suara bupati yang menyuruh tim sukses amankan satu partai politik

dengan demikian kami sangat heran satu keluarga penguasa ini bukan orang asli jayawijaya  dan juga bukan orang asli papua namun bisa berkuasa di atas tanah leluhur kami, sehingga mematikan karir politik kami anak asli wamena

maka kami tdk berdaya di atas  negeri kami sendiri jika KPU Jayawijaya tidak di tindahkan tuntutan kami,aliansi mahasiswa dan masyarakat Jayawijaya, kami akan mobilisasi masa besar besaran dan lumpuhkan kota wamena:" tutupnya

Pewarta :  Emanuel H. Boga