Pemerintah Propinsi Papua Tengah
Papuatengah - Propapua.com- Keuangan provinsi Papua tengah setidaknya memberikan kemudahan kepada 8 pemerintah kabupaten di wilayah Mepago, sebab banyak daerah yang lambat evaluasi APBD induk tahun 2023 di tingkat provinsi tuturnya"
Dinas Keuangan Provinsi Papua Tengah lambat evaluasi APBD induk tahun 2023 di tingkat provinsi
Ketua komisi B DPRD Kabupaten Intan Jaya
Tim asistensi Provinsi Papua tengah belum siap, untuk evaluasi APBD induk tahun 2023 setidaknya arahkan ke provinsi induk (Papua). Agar tidak mengorbankan daerah demi kepentingan Papua tengah, Ungkapnya, Intan Jaya 26/02/2023
Batas waktu penyampaian bulanan APBD paling lambat tanggal dan bulan Januari Tanggal puluhan Itu Harus Menjalankan tugas Kita, Legislatif Judikatif dan Demokratis, tambahnya"
Sanksi bagi Pemda yang tidak menyampaikan laporan bulanan APBD secara lengkap dan tepat waktu adalah dapat dikenakan penundaan penyaluran DAU atau DBH bulan berikutnya, dengan nilai paling tinggi 50% dari nilai DBH atau DAU tahap penyaluran sesuai ketentuan.
Besaran penundaan penyaluran DBH atau DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan:
Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
Tingkat kepatuhan daerah dalam penyampaian data Perkiraan Belanja.
Kabupaten Intan Jaya termasuk salah satu daerah yang terlambat evaluasi APBD induk tahun 2023 di tingkat provinsi. Karna tidak ada kejelasan dari Tim asistensi Provinsi Papua tengah.
Saya Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Intan jaya minta Tim asistensi keuangan provinsi Papua tengah tidak ikut terbang tinggi bersama ibu gubernur. Setidaknya bawahannya tinggal tempat dan melayani masyarakat dan urusan pemerintahan 8 kabupaten di wilayah Mepago, Di dalamnya evaluasi APBD yang di maksud,Martinus maisini ST Ketua komisi B DPRD Kabupaten Intan Jaya Pungkasnya"
(Redaksi/W Joani)
Posting Komentar