Depdagri dan PJ Gubernur Papua Tengah Jangan Memaksa PJ Bupati Intan Jaya Batalkan SK Mutasi ASN
Nabire Propapua.com - Kita tentu memahami substansi surat edaran Mendagri yang membolehkan PJ, Plt atau Pjs untuk mengganti ASN, namun PJ gubernur papua tengah dan kemendagri menerima dikte dari pejabat yang dimutasi oleh PJ bupati intan jaya, karena yang dilakukan PJ bupati intan jaya Pak Apolos Bagau, itu langkah konkrit dalam rangka menjalankan Roda pemerintahan kabupaten intan jaya yang hampir 10 tahun stangnan,di sampaikan oleh Pak yulius M kepada media ini, nabire 24 maret 2023.
Yulius miagoni juga Sebagai Anggota DPR Papua menjelaskan, kondisi intan jaya, sudah Terbukti roda pemerintahan sudah mulai berjalan. Antusiasme masyarakat terhadap langkah yang diambil alih oleh Bupati PJ sangat positif. Memang sepertinya Bupati PJ agak berlebihan dalam pemindahan ASN. Namun langkah ini demi menyelamatkan atau menghidupkan kembali roda pemerintahan yang selama ini tidak berjalan baik.
Karena itu akan melahirkan Kegaduhan baru di Tengah -Tengah Masyarakat. Intan Jaya sudah mulai aman baru PJ Gubernur dan Depdagri jangan mengundang masalah lagi.
Saya Fikir, beberapa pejabat yang dilantik oleh Bapak PJ Bupati itupun, beberapa di antaranya adalah ASN senior yang sudah mendekati masa pensiun, mereka adalah ASN tua dan cukup berjasa bagi pembangunan kawasan Intan Jaya. Dan dari segi pangkat juga sudah memenuhi persyaratan.
Yang telah ditindas oleh Pemerintahan lama. Beberapa di antaranya jika tidak diberi jabatan di periode PJ saat ini, tidak mendapat kesempatan di Pemerintahan definitif, itu tidak wajar karena sudah memasuki usia Pensiun. Sehingga hal ini menimbulkan tidak kepuasan terhadap masyarakat dengan sendirinya
Selain itu, yulianus miagoni menegaskan, Hal ini sangat penting yang perlu diperhatikan oleh Pj Gubernur papua tengah dan Kementerian Dalam Negeri, ungkapnya"
Ia juga tegaska untuk tidak memaksa PJ bupati intan jaya membatalkan SK tersebut, karena itu melahirkan keluhan baru. aturan dibuat untuk menjalankan roda pemerintahan agar aktivitas kehidupan masyarakat berjalan baik dan Kami tidak menyembah aturan tetapi kondisi lapangan sudah berantakan dan masyarakat setempat hidup dalam aliran kekecewaan yang berlebihan,terangnya"
Sehingga itu tidak semudah diperintahkan untuk membatalkan SK tersebut, Tapi alangkah baiknya membantu dan mengawal Pak PJ, bupati intan jaya, kerjasama antara Peraturan dan ketentuan lapangan, jangan sampai kita 100 aturan yang menerapkan tapi mengorbankan kondisi lapangan,kita semua tahu, kondisi intan jaya yang sempat porak poranda mulai berangsur membaik di era PJ
Alangkah baiknya jika Anda mensurvei situasi di lapangan dan membandingkan roda pemerintahan sebelumnya dengan yang berjalan saat ini, Agar kita tidak hanya mendapatkan laporan dan mengambil Stegments yang mengundang keluhan baru. namun di sisi lain, stegments yang diambil memiliki tekanan di lapangan:"Tutupnya
(Red)
Posting Komentar